Pengalaman Menghadapi Sanggahan

Posted: June 30, 2009 in Serba Serbi

Ternyata lumayan lama saya tidak menulis lagi di blog ini. Memang, beberapa minggu terakhir ini saya disibukkan dengan sederet lelang yang menyita waktu dan tenaga. Belum lagi persiapan untuk Penyesuaian Ijazah S1 saya. Makalah harus saya siapkan agar mudah mengikuti ujian nanti.

Sejenak saya mengingat lagi perjalanan pelelangan 2 (dua) paket jasa konstruksi Pembangunan Pos Pelayanan SAR Maumere dan Pembangunan Gedung Operasional Pos SAR Manggarai yang baru – baru saja saya kerjakan. Ada banyak cerita dan pengalaman seru. Salah satunya adalah menghadapi rekanan yang mati – matian ingin dijadikan pemenang lelang. Padahal, secara administratif dia tidak lulus. Bagaimana mau lulus … Dalam dokumen lelang sudah ditetapkan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender sedangkan salah satu penawarannya (jadwal peralatan utama) hanya 3 (tiga) bulan alias 90 (sembilan puluh) hari kalender. Sudah begitu pakai surat sanggahan bahwa antara pemenang dan panitia terjadi atau ada indikasi KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).

Menghadapi semua ini, saya sebagai panitia tenang – tenang saja. Tidak terlalu khawatir akan ancaman dari peserta yang memberikan sanggahan tersebut. Sejauh hasil evaluasi kita bisa dipertanggungjawabkan, semua akan baik – baik saja. Toh, jika ada kesalahan yang dilakukan oleh panitia, resikonya adalah lelang dievaluasi ulang atau paling parah adalah panitia dibubarkan dan diganti dengan panitia baru lalu dilakukan lelang ulang. Hal tersebut sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

Jadi bagi teman – teman panitia yang mengalami intimidasi dari para peserta lelang, jangan takut menghadapi mereka. Jika perlu, tuntut kembali para peserta bila memang sanggahan tersebut tidak benar dan sudah melewati batas. Dalam arti, bisa memberikan efek atau citra negatif terhadap instansi yang bersifat fitnah dan pencemaran nama baik. Sesekali memang kita harus bersikap keras. Jangan terlalu mudah diperalata oleh rekanan. Namun, menjaga hubungan baik harus tetap dinomorsatukan.

Yah, semoga semua ini menjadi pengalaman yang membuat kita semakin kuat secara mental terhadap segala situasi sulit yang kita hadapi selama proses pelelangan berlangsung. Insya Allah…

About these ads
Comments
  1. rahmat says:

    salam kenal.saya mau minta bantu buat kan surat sanggahan kepada panitia lelang karena ada indikasi kkn dalam memenangkan perusahaan yang lain

  2. salam kenal juga mas rahmat …
    sebelumnya saya harus tahu dulu permasalahannya seperti apa
    saran saya, mas rahmat harus punya bukti2 kuat sebelum membuat sanggahan
    misalnya ada bagian dokumen yang salah dari pemenang lelang yang Anda catat pada saat pembukaan penawaran

    untuk lebih meyakinkan, silakan ambil pasal2 mana saja dalam Keppres 80 Th.2003 yang bertentangan selama proses lelang
    hal ini untuk menjaga kekuatan hukum sanggahan Anda

    tanpa bukti2 yang kuat, sanggahan Anda sangat mudah dimentahkan oleh panitia

    salam,
    Ferry

  3. Andri says:

    Asslamualikum wr.wb

    Pak, melihat tulisan bapak tersebut, saya antusias kembali mengikuti pelelangan2 yang diadakan di instasi pemerintahan. Mudah2an semua panitia lelang seperti bapak.. Aminn…

    Pak, saya minta konsultasi dengan bapak. Saya adalah rekanan yang biasa mengikuti pelelangan pemerintahan, saat ini saya sedang melaksanakan pelelangan barang/jasa di Balitbang A, saya mengikuti Pengadaan A dengan nilai kualifikasi M, metoda yang dipake panitia adalah sistem gugur dengan tahap pascakualifiasi (dok teknis&adm disatukan dengan dok penawran harga).
    Pembukaan dilaksanakan tgl 09 Juli 2009 dan saya mendapat pengumuman pd tgl 11 Agustus 2009, hasil pengumuman tsb adalah pelelangan DITUNDA.
    Didalam isi pengumuman tsb, diberitahukan bahwa pelelangan DITUNDA dikarenakan oleh semua dok adm, teknis dan penawaran semua peserta tidak ada yang lulus.

    Pertanyaan saya adalah :
    1. apa sebegitu lama kira2 1 bulan 2 hari (9 juli 09 s.d 11 Agustus 09) panitia untuk bisa mengumumkan pelelangan tsb?
    2. apakah dibenarkan bahwa hasil pelelangan harus DITUNDA karena tidak ada yg LULUS?(mgk menurut saya seharusnya dilakukan pelelangan ulang).
    3. apakah bisa kita minta klarifikasi dari panitia dokumen apa yang menyebabkan tidak lulusnya penawaran perusahaan saya?

    Pak, kami membuat dokumen penawaran sudah disesuaikan dengan dokumen lelang yang diterbitkan panitia+hasil risalah anwitjing hasil rapat penjelasan, tidak melebihkan dan tidak mengurangi.

    Sebagai tambahan informasi, bahwa yang mengikuti pelelangan (yg memasukan Penawaran adalah sebanyak 4 perusahaan) yang mana pada waktu pembukaan salah satu perusahaan membuat jaminan penawaran kurang dari yang ditentukan panitia artinya gugur.
    Dan Pak Ferry, perusahaan kami adalah penawar terendah dari seluruh peserta yg mengikuti pelelangan ini.

    Niat kami memang akan mengajukan sanggahan, sebelum itu mohon kiranya bapak bisa membantu saya atau sumbang saran mengenai hal tsb diatas yang saya sangat butuhkan.

    Sukses dan salam
    Andri

  4. makasih pak andri sudah mampir di blog saya. nanti saya akan teruskan ke alamat email bapak seandainya bapak belum dapat subsciption blog ini.

    dalam masalah ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa panitia lelang telah menyalahi prosedur dari Keppres 80 Th.2003 beserta perubahannya.
    untuk pertanyaan pertama:
    setelah rekanan memasukkan penawaran dan membukanya bersama-sama dengan panitia dan peserta lainnya, panitia akan melakukan proses evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk mulai dari koreksi aritmatik s/d penentuan pemenang lelang. dalam proses evaluasi ini, tergantung dari barang/jasa apa yang dilelangkan. untuk barang/jasa yang tidak terlalu kompleks atau gampang2 saja, seperti ATK, waktu yang disarankan dalam keppres 80 perubahan keempat nomor 8/2006, adalah 1 (satu) hari. silakan buka keppres 8/2006 perubahan dari keppres 80/2003 pada pasal 48.
    Namun, menurut saya, alokasi waktu hampir 1 bulan untuk proses evaluasi sangat kurang wajar dan bapak bisa menanyakan kepada panitia, mengapa waktu evaluasi sangat lama dan tidak sejalan dengan keppres 80/2003 dan perubahannya.

    pertanyaan kedua:
    dalam proses lelang tidak ada istilah PELELANGAN DITUNDA.
    Benar pak Andri, harusnya panitia mengadakan pelelangan ulang dengan cara mengundang peserta yang sudah mendaftar dan bila perlu mengundang peserta baru apabila dirasa peserta yang sudah masuk sebelumnya tidak memenuhi kriteria. Peserta/rekanan bisa membuat sanggahan bahwa panitia tidak mengikuti prosedur dalam keppres 80/2003 Bab II A. 1. m. tentang Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang. (silakan bapak andri baca kembali keppres dalam Bab tersebut) untuk lebih meyakinkan dalam proses sanggahan.

    pertanyaan ketiga:
    panitia seharusnya menyediakan alokasi waktu kepada para peserta pelelangan untuk klarifikasi dokumen penawaran yang masuk. Misalnya menanyakan keabsahan pembayaran pajak, asli tidaknya surat2 ijin yang dimiliki, kepemilikan dan barang sewaan yang dicantumkan dalam dokumen penawaran. Dan apabila menurut panitia, dokumen bapak kurang memenuhi syarat administrasi, dalam proses klarifikasi inilah panitia dan peserta lelang dapat beradu argumentasi tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.

    Saran saya dalam masalah yang bapak hadapi, silakan membuat surat sanggahan kepada panitia lelang, bahwa pelelangan telah melanggar prosedur yang telah diatur dalam Keppres 80 tahun 2003 beserta perubahannya tentang keganjilan2 yang bapak rasakan seperti yang telah pak Andri utarakan kepada saya. Jangan lupa menyertakan aturan-aturan yang bersifat kuat secara hukum agar sanggahan bapak dianggap benar. Dalam masalah ini, hal yang paling fatal yang dilakukan oleh panitia adalah MENGATAKAN PELELANGAN DITUNDA! HARUSNYA PANITIA MELAKUKAN PELELANGAN ULANG.

    Mudah2an bermanfaat buat Bapak Andri dan rekanan yang lain.

    Antara Panitia dan Rekanan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, menjunjung etika pengadaan, dan tentunya bersaing secara sehat, terbuka, dan akuntable. Terima kasih.

    Salam hangat,
    Ferry

  5. kurnia says:

    Ass. Wr. Wb
    Salam Kenal Pak Fery

    Mohon bantuan dan saran dalam masalah pelelangan. ditempat kami sedang mengadakan pelelangan jasa boga/catering dan sekarang dalam masa sanggah. Muncul sanggahan dari peserta yang mempermasalahkan dokumen peserta yang lain. Dalam surat sanggahannya peserta tersebut melampirkan dokumen TDP dan SIUP dari peserta lain yang memenangkan lelang. Yang menjadi masalah ada ketidak sesuaian antara isian di TDP dan SIUP. Di SIUP dan Akte Pendirian muncul kegiatan jasa boga tetapi di TDP tidak muncul. Menurut Panitia dokumen tersebut masih sah karena di SIUP dan akte muncul kegiatan jasa boga. Yang menjadi pertanyaan kami :
    1. Apakah sanggahan peserta lelang tersebut benar mengingat bahwa dokumen penawaran bersifat rahasia dan panitia tidak pernah memberikan dokumen tersebut, sehingga peserta dilarang memfotocopi dokumen peserta lain karena sifatnya yang rahasia.
    2. jika panitia sudah menjawab sanggahan apakah proses pengadaan dapat diteruskan
    3. mengingat jadwal kegiatan setelah pelelangan sudah menunggu apakah yang seharusnya dilakukan panitia.

  6. maaf klo telat membalasnya, tapi mudah2an bisa dijadikan bahan buat panitia lainnya.

    bila melihat permasalahan Anda utarakan, saya dapat melihat bahwa sebenarnya pihak yang mengirim sanggahan adalah teman dari pemenang lelang karena kadangkala sesama Direktur CV/PT seringkali meminjam bendera untuk mengikuti pelelangan di instansi pemerintah/swasta. Ini asumsi saya ketika sebuah dokumen penting dapat dipegang oleh pihak lain.
    Mengenai keabsahan dokumen, baik itu akte pendirian perusahaan, TDP, dan SIUP memang perlu ketelitian dalam evaluasi administrasinya.
    Yang perlu kita lihat adalah masa berlaku surat tersebut (SIUP dan TDP).
    Terkadang, pada saat registrasi surat – surat tersebut, pihak perusahaan tidak melakukan cek ulang apakah dalam dokumen tersebut ditulis jenis kegiatan yang boleh/dapat diikuti dalam pelelangan sehingga dapat terjadi permasalahan seperti yang Anda alami saat ini.
    Hal ini menimbulkan sanggahan dari peserta lain.
    Apabila panitia pelelangan yakin bahwa di Akte Pendirian dan SIUP tersebut jenis pekerjaan jasa boga maka dokumen tersebut sudah dapat menjelaskan kriteria pekerjaan perusahaan pemenang lelang dan dapat dijadikan dasar untuk menjawab sanggahan.

    Proses lelang harus terus berjalan sesuai dengan arahan Keppres 80 Th. 2003 meskipun terdapat sanggahan dari peserta lelang.
    Surat sanggahan wajib dibalas sesuai dengan jenis sanggahannya. Apabila sanggahan balasan Anda tidak berkenan bagi pihak penyangga, mereka dapat mengajukan sanggah banding ke Menteri/Gubernur/Walikota/Bupati.
    Sambil menunggu jawaban dari Menteri/Gubernur/Walikota/Bupati, pelelangan dapat dilanjutkan sampai tingkat tanda tangan kontrak (SPK).
    Jadi sanggah banding bukan pihak panitia yang wajib menjawab. Panitia hanya sebagai tembusan saja. Proses ini membutuhkan waktu yang lama dan energi yang tidak sedikit.

    Demikian jawaban saya. Mudah2an bermanfaat.
    Terima kasih.

    Salam Dahsyat!
    Ferry

  7. wawan says:

    Pengalaman yang hampir sama dengan yang saya alami saat ini. Ada rekanan yang jelas2 kalah dalam evaluasi penawaran, namun dengan berbagai macam dalih dan cara berusaha mengintimidasi panitia, mulai teror sms, telpon, maupun fitnah yang bisa membuat citra buruk instansi kami. Namun ada sedikit catatan dari kami, bahwa pada saat menjelang pengumuman kami coba pancing rekanan ybs untuk menelpon salah satu staf di kantor kami. dan hasilnya bahwa dalam pembicaraan telepon tsb jelas2 dia berusaha mempengaruhi , menjanjikan sesuatu dan ingin mengarahkan pemenangnya adalah pihak rekanan tersebut……dan kami telah merekam pembicaraan tersebut sebagai bahan bukti bila diperlukan kelak.
    demikian pengalaman kami….semoga bisa menjadi contoh bagi teman2 panitia.

  8. ince wahab says:

    Selaku rekanan kami sangat paham Dengan permainan antara rekanan (kontraktor) dan Panitia.. karna 90 % panitia memenangkan perusahaan penawar yang sudah di kondisikan oleh KPA atau pejabat di atasnya.. dan itu berlaku se indonesia. regulasi aturan yang di pakai (keppres 80) sangat memberikan posisi tawar kuat kepada Panitia (pihak dinas/dep) dan posisi lemah di pihak para kontraktor dalam sebuah proses lelang. jika panitia mau menggugurkan perusahaan penawar maka macam-macam temuan yg di tampilkan. namun itu tidak terjadi pada perusahaan yang mau di menangkan.. Bahkan untuk perusahaan yg mau di menangkan, justru panitia sendiri yg menghubungi kontraktor untuk merubah/memperbaiki dokumen.. kacaulah….

  9. Kuzen says:

    mas fery, mau nanya nih… saya panitia di instansi pemerintah sedang melaksanakan pelelangan dan saat evaluasi semua peserta lelang tidak ada yang memenuhi persyaratan sesuai dokumen dan harus dilelang ulang, pertanyaan saya :
    1. saat pengumuman lelang ulang ada peserta yang menyanggah dan keberatan karena lelang ulang karena dia beranggapan dokumennya sudah lengkap.
    2. karena sanggahan itu yang dalamnya menuduh seolah – olah pekerjaan sudah diarahkan ke salah satu peserta maka Pengguna anggaran menunda pelelangan ulang.
    3. karena keputusan PA itu apa kira – kira langkah panitia yang tepat menghadapi situasi tersebut, bagamana jalan keluar yang baik?

  10. yah, kadang kedua belah pihak sudah lupa dengan kode etik dan standar pelelangan
    dicari celahnya keppres 80/2003 untuk kepentingan pihak2 yang tidak bertanggung jawab..
    mudah2an negara ini mampu dan bisa untuk bisa lebih baik ya pak ince wahab … amien

  11. duh, maaf seribu maaf karena komen ini baru sempet saya baca dan bales karena kesibukan saya di luar kantor karena harus mengikuti diklat selama 1 bulan.
    mudah2an ini bisa dijadikan pengalaman buat teman2 yang lain di blog ini :
    ada kejanggalan yang saya terima dari permasalahan anda bahwa lelang ditunda karena tidak ada lelang yang ditunda.
    pimpinan selaku pengguna barang/jasa atau kuasa pengguna barang/jasa tidak berhak untuk menghentikan proses lelang karena itu sebenarnya adalah tanggung jawab PPK.
    dalam permasalahan ini, anda sebagai panitia tidak perlu takut untuk menghadapi para peserta lelang karena memang begitulah adat mereka dalam pelelangan : mengintimidasi panitia dengan segala hal agar mereka menang atau paling tidak menuntut untuk lelang ulang agar kesempatan mereka masih ada.
    apabila selama proses evaluasi, panitia merasa bahwa hasil evaluasinya sudah benar maka tidak ada yang perlu ditakutkan.
    untuk lebih aman, seharusnya panitia setelah selesai evaluasi, mengalokasikan waktu untuk melakukan KLARIFIKASI kepada para peserta lelang.
    di dalam klarifikasi anda dapat menjelaskan kepada peserta tentang kesalahan mereka. jadi mereka akan puas andai bapak dapat menjelaskan kesalahannya. sehingga sanggahan dapat diminimalisasi.
    jadi kesimpulan saya adalah, silakan lanjutkan proses pelelangan sampai dengan SPK. proses sanggahan (andai ada) biarlah berlanjut dan panitia dapat memberikan jawaban yang paling baik dan tepat. apabila mereka masih tidak puas, dipersilahkan untuk melalukan sanggah banding yang ditujukan kepada pimpinan instansi bapak setingkat menteri/kepala LPNK/gubernur/walikota/bupati.
    mudah2an penjelasan saya bermanfaat.

    salam dahsyat!

  12. herman susilo says:

    Yth. Mas Ferry …mohon penjelasan apakah boleh penyanggah meminta copy sertifikasi keahlian semua panitia, dan apakah boleh penyanggah meminta copy dokumen pemenang tender

  13. dokumen peserta lelang termasuk dokumen rahasia negara yang tidak boleh dipublikasikan termasuk diberikan kepada peserta lelang.
    jadi sangat tidak dianjurkan untuk memberikan dokumen pemenang tender kepada peserta lelang lainnya.
    untuk mengurangi resiko ini, sebaiknya panitia memberikan alokasi waktu untuk klarifikasi dengan peserta lelang.
    dalam klarifikasi tersebut, panitia menyebutkan kesalahan apa saja yang ada dalam dokumen peserta yang gugur (tanpa membandingkan/menunjukkan dokumen peserta lainnya)

    untuk sertifikasi panitia lelang, peserta dapat mengetahuinya
    catatan : tidak harus sertifikat L2-L5, bisa dengan sertifikat bimtek pengadaan barang jasa pemerintah.

  14. haeruddin says:

    ass wb. wr.

    salam kenal pa aq salut atas tulisan bapak. cuma yang kami pertanyakan apabila sanggahan penyedia barang betul2 panitia melakukan penyimpangan apa kesahan harus dipertahan juga pa teima kasi wss

  15. ridwan says:

    Mas ferry, di posisi sebagai penyedia barang/jasa saya mau menayakan beberapa hal terkait pengadaan pekerjaan rehab gedung instansi pemerintah.
    1. apakah benar bahwa: tidak perlu dilakukan klarifikasi kepada calon penyedia jasa, karena pada Keppres 80/2003 panitia lelang “dpat” melakukan klarifikasi bukan “wajib/ harus” melakukan klarifikasi.
    2. sanggahan seperti apa yang dapat kami sampaikan karena selaku peserta dengan semua persyaratan sudah terpenuhi (tidak ada pernyataan bahwa kami “gagal” secara administrasi dll) dan nilai penawaran terendah oleh panitia pelelangan dinyatakan TIDAK ADA PEMENANG LELANG/LELANG GAGAL.

    salam
    ridwan

  16. farid sulbar says:

    sy seorang panitia kasusnya seperti pelelangan barang dengan kualifikasi kecil yang lelangx pasca kualifikasi ad penawar terendah dibawah 80% HPS tp pada saat pembuktian kualifikasi mereka sanggup melaksnakan pekerjaan meskipun rugi asal perusahaannya tidak di Black List tp penawar ke 2 di atas HPS dan Ngotot dimenangkan dan akan menyanggah panitia sampai sekuat tenaganya jika tidak dimenangkan dan semua penawaran dinyatakan lulus evaluasi, kira2 ap yang harus sy perbuat dengan kondisi seperti ini?

  17. choirul arif says:

    cuman menambahkan…
    mulai tahun 2009 setiap anggota panitia lelang wajib bersertifikat sebagai mana Surat Edaran LKPP nomer 03 /SE/KA/2009, perihal Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 30 Desember 2009 ini berlaku efektif mulai Januari 2010.
    dan juga Surat Edaran Kepala LKPP No. 0033/KA/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008
    tentang kewajiban bersertifikat per 1 Januari 2009 bagi Panitiaf dan Pejabat Pengadaan dan Anggota Unit Layanan Pengadaan

    CMIIW ..
    salam kenal

  18. gianto says:

    Dikami ada kekeliruan waktu membuat berita acara risalah lelang. Apakah kesalahan risalah kami itu bisa menjadi lelang gagal. padahal waktu evaluasi, syarat yang membuat rancu itu tidak membuat kami menggugurkan peserta lelang

  19. seharusnya ada addendum yang juga harus diberitahukan kepada seluruh peserta lelang sehingga lelang gagal atau lelang ulang tidak terjadi pada suatu pelelangan.

  20. terima kasih atas informasinya yang sangat bermanfaat bagi saya dan seluruh pengunjung blog saya ini
    thanks a lot

  21. kita harus kembali kepada aturan yang ada pak yaitu tetap harus memberikan kesempatan kepada pemenang yang telah menawar dengan nilai paling rendah. pada kasus bapak, penawar ke 2 adalah penawar dengan nilai penawaran di atas nilai HPS. Pada beberapa kasus, penawar dengan nilai di atas HPS langsung gugur pada saat evaluasi harga. jadi bapak tidak usah khawatir dengan segala macam ancaman yang datang dari peserta lelang dengan seribu sanggahan yang ada. yang penting adalah kita tetap berpegang teguh kepada aturan yang telah ditetapkan.

    untuk pelamar pertama, sebenarnya ini juga dilema karena dia menawar dengan nilai di bawah 80%.
    klo memang dia sanggup untuk bekerja dengan baik, silakan anda tentukan bahwa dia adalah pemenangnya.

    demikian penjelasan dari saya semoga bermanfaat. apabila dari teman – teman ada yang mau menambahkan saya selalu memberikan ruang di forum ini.

    terima kasih.

  22. 1. terkadang memang panitia kurang memperhatikan dan memanfaatkan klarifikasi untuk menghindari friksi antara panitia dengan penyedia barang/jasa. hal ini seringkali mengakibatkan ketidakpuasan dari penyedia karena tidak mendapatkan penjelasan yang fair / baik dari panitia pelelangan.
    seperti yang pernah saya hadapi, pelelangan memang lebih aman dan dapat memberikan win win solution bagi peserta dan panitia pelelangan ketika kita memberikan kesempatan kepada penyedia barang/jasa lewat klarifikasi untuk menjelaskan dimana letak kesalahan dan kekurangan yang ada pada dokumen penawaran.
    jadi menurut saya, panitia seharusnya menyediakan alokasi waktu untuk melaksanakan klarifikasi terhadap para peserta lelang, terutama kepada peserta lelang dengan 3 nilai terendah yang gugur.

    2. dalam hal ini, anda dapat meminta kepada panitia untuk melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran anda meskipun, lelang gagal / lelang ulang itu halal hukumnya. silakan membuat sanggahan yang masuk akal agar sanggahan anda dapat diterima oleh panitia.

    mungkin itu yang dapat saya sampaikan. terima kasih.

  23. panitia dan penyedia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pelelangan.

  24. firman says:

    salam kenal mas. saya mau tanya pada saat pengumuman lelang panitia mencantumkan selama 3 hari, lalu panitia menyadari kesalahan nya dan memperpanjang menjadi 7 hari kerja. perpanjangan dilakukan sebelum batas pendaftaran habis yaitu pada hari kedua. apakah itu dibenarkan?

  25. untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, ada baiknya dilakukan ralat pengumuman lewat media cetak yang isinya mengumumkan ralat waktu pendaftaran/pengambilan dokumen yang pada pengumuman pertama selama 3 hari menjadi 7 hari.

  26. peppy says:

    selamat malam semuanya, mohon petunjuk dr para senior yng lebih berpengalaman..

    perusahaan sy mengikuti pelelangan pada lpse kab bogor(paskakualifikasi/sistem gugur), setelah memasukan penawaran perusahaan saya mendapat urutan 1, dan pada pengumuman hasil dinyatakan gagal dengan alasan ada detail penawaran yang tidak ada.. padahal sy yakin sekali telah memasukkan/upload dokumen yang dimaksud dan lengkap semuanya. karena tidak puas maka saya klarifikasi ke panitia dan dengan terbata2 dan saling oper akhirnya panitia menyatakan bahwa berkas/file tersebut tidak ada. saya meminta bukti untuk melihat langsung seluruh dokumen penawaran perusahaan saya yang mereka evaluasi dengan tujuan untuk melihat apakah benar file tersebut tidak ada. tetapi dengan arogan panitia mengatakan tidak bisa. apakah yang harus saya lakukan dan apakah tindakan panitia tersebut dapat dibenarkan?
    terima kasih

  27. Alfons Worabay says:

    Salam Mas Fery,

    Kami Panitia Lelang/ULP mau tanya, dalam proses lelang Jasa Kosntruksi ada Perusahaan yang sanggah, isi sanggahnya tentang tidak ditandatanganinya Rencana Gambar yang ada di dalam Dokumen Pengadaan. Apakah tidak sebaiknya ditanyakan pada aanwijzing?

  28. Saudara Peppy : maaf ya baru direspon… anda sebagai penyedia mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dimana letak kesalahan anda.. coba cari informasi tentang UU keterbukaan informasi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s